Bencana hidrometeorologi yakni banjir bandang dan longsor yang menimpa tiga provinsi Sumatra–Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat–pada akhir November lalu telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, kata Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sekretariat Aceh. Proses penanggulangan pasca bencana masih terus berlangsung di wilayah yang terdampak, dengan status tanggap darurat bencana yang masih berlaku. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama, menyampaikan bahwa bencana ekologi di ketiga provinsi tersebut memenuhi indikator sebagai bencana nasional berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Dalam undang-undang tersebut tertera bahwa penentuan status bencana nasional mengacu pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana, cakupan wilayah terdampak, dan dampak sosial ekonomi. Penetapan sebagai bencana nasional dapat dilakukan jika terdapat korban banyak, kerugian materi signifikan, wilayah terdampak luas lintas daerah, gangguan fungsi pelayanan publik, dan menurunnya kemampuan daerah dalam penanganan bencana.
Pemerintah Aceh telah meminta bantuan dari United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF dalam menangani pasca bencana tersebut. Komnas HAM mempertegas bahwa pengelolaan sumber daya alam, mitigasi risiko bencana, dan tata kelola pembangunan harus memperhatikan aspek hak asasi manusia. Dampak bencana meliputi kehilangan tempat tinggal, akses air bersih, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar yang terputus. Upaya penanganan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memerlukan koordinasi yang terencana dan berkelanjutan.
Hak organisasi kemanusiaan internasional juga diakui dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi internal. Pemerintah diminta untuk membentuk badan atau satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi guna mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Meskipun banyak negara menawarkan bantuan, Indonesia menyatakan kemampuannya untuk menangani bencana tersebut sendiri. Prabowo, dalam rapat kabinet, menekankan bahwa situasi telah terkendali dan pemerintah telah memberikan prioritas bantuan untuk daerah terdampak.

