Pembeli kartu SIM prabayar baru kini harus melewati verifikasi wajah sebelum nomor dapat digunakan. Kewajiban tersebut berlaku penuh sejak 1 Juli 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026.
Aturan ini mengubah mekanisme registrasi yang sebelumnya cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai metode lama belum cukup andal untuk mencegah penyalahgunaan identitas.
Siapa yang wajib melakukan verifikasi wajah?
Kewajiban pemindaian wajah berlaku bagi setiap orang yang mengaktifkan kartu SIM prabayar baru, termasuk pengguna eSIM. Kartu perdana dijual dalam kondisi belum aktif dan baru dapat digunakan setelah proses verifikasi biometrik berhasil.
Warga negara Indonesia perlu menyiapkan NIK dan data biometrik wajah. Sementara itu, warga negara asing wajib menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang masih sah. Untuk pelanggan berusia di bawah 17 tahun, pencocokan biometrik dilakukan menggunakan data kepala keluarga.
Setiap orang juga dibatasi memiliki paling banyak tiga nomor pada satu operator. Adapun pengguna nomor lama tidak diwajibkan melakukan pendaftaran ulang. Komdigi tetap membuka pilihan registrasi biometrik secara sukarela bagi pelanggan lama yang ingin memperbarui validasi datanya.
Sebelum kebijakan berlaku penuh, pemerintah menerapkan masa transisi sejak 1 Januari 2026. Dalam periode tersebut, calon pelanggan masih dapat memilih registrasi menggunakan cara lama atau melalui verifikasi biometrik.
Perlengkapan dan tahapan registrasi
Registrasi dapat dilakukan di gerai operator atau secara mandiri melalui situs dan aplikasi resmi perusahaan telekomunikasi. Pelanggan perlu menyiapkan kartu SIM baru yang belum aktif, NIK yang sesuai dengan data kependudukan, ponsel dengan kamera depan yang berfungsi, serta koneksi internet yang stabil.
Secara umum, proses mandiri dimulai dengan membuka kanal registrasi resmi operator sesuai kartu yang digunakan. Pelanggan kemudian memverifikasi kepemilikan kartu melalui kode OTP, PUK, atau empat digit terakhir nomor ICCID, bergantung pada ketentuan masing-masing operator.
Setelah itu, pelanggan mengikuti instruksi untuk mengambil swafoto atau melakukan pemindaian wajah. Data tersebut akan dicocokkan dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika hasil pencocokan sesuai, nomor akan diaktifkan. Sejumlah operator juga mengirimkan pemberitahuan melalui SMS.
Komdigi menyebut proses tersebut dapat berlangsung kurang dari satu menit apabila koneksi internet lancar dan data pelanggan sesuai. Kanal, tautan, serta menu registrasi dapat berubah sehingga pelanggan disarankan mengikuti informasi yang diumumkan operator masing-masing.
Alasan verifikasi bisa gagal dan perlindungan data
Sistem menggunakan teknologi liveness detection untuk membedakan wajah asli dari foto atau rekaman video. Verifikasi dapat gagal jika wajah tertutup masker, topi, atau kacamata hitam. Pencahayaan yang terlalu gelap atau terang, kamera buram, serta ketidaksesuaian NIK dengan data Dukcapil juga dapat menjadi penyebab.
Jika verifikasi berulang kali tidak berhasil, pelanggan diminta mendatangi gerai resmi operator. Komdigi menyatakan operator tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Data yang dikumpulkan saat registrasi dienkripsi dan digunakan untuk pencocokan dengan basis data Dukcapil.
Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi Dany Suwardany mengatakan Dukcapil hanya memberikan notifikasi mengenai hasil kecocokan kepada operator, tanpa mengirimkan kembali foto pelanggan. Operator juga diwajibkan menerapkan standar keamanan ISO 27001 dan ISO 27701.
Komdigi mengingatkan pembeli kartu baru agar melakukan registrasi melalui kanal resmi dan tidak menggunakan jasa pihak yang menawarkan pendaftaran dengan data orang lain. Pelanggan lama yang ingin melakukan registrasi biometrik secara sukarela dapat menanyakan mekanismenya kepada operator masing-masing.

